Jakarta, ICONONLINE.ID – Indonesia mendorong terbentuknya tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) global yang inklusif, berpusat pada manusia, serta berorientasi pada pembangunan agar seluruh negara, khususnya negara berkembang, dapat memanfaatkan teknologi AI secara optimal.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance, forum tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Selasa (7/7/2026).
Dalam pidatonya, Meutya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang tata kelola AI tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko, tetapi juga harus mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
"Presiden Indonesia, Prabowo, meyakini bahwa tata kelola AI harus melampaui sekadar manajemen risiko. Tata kelola tersebut juga harus memampukan negara-negara, khususnya negara berkembang, untuk memanfaatkan AI demi pembangunan berkelanjutan, peningkatan layanan publik, dan inklusi sosial," ujar Meutya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pengembangan AI global saat ini adalah menjembatani kesenjangan pemanfaatan teknologi antarnegera.
Ia menjelaskan, kesenjangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap model AI dan teknologi mutakhir, tetapi juga menyangkut konektivitas, tata kelola data, infrastruktur digital, pembiayaan, kesiapan regulasi, hingga kapasitas sumber daya manusia.
"Kami percaya bahwa inti dari tata kelola AI global adalah menjembatani kesenjangan AI," katanya.
Indonesia Siapkan Regulasi AI Nasional
Di tingkat nasional, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Etika AI Nasional sebagai pedoman pengembangan kecerdasan artifisial di berbagai sektor.
.png)