Jakarta, ICONONLINE.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, membuka opsi penambahan 5.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna memperkuat fungsi penertiban di Ibu Kota. Penambahan tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

Rano menilai kebutuhan penambahan personel Satpol PP cukup realistis, mengingat luas wilayah dan kompleksitas permasalahan di Jakarta yang terus berkembang.

“Kalau Satpol PP minta 5.000, mungkin saja, tapi akan bertahap,” ujar Rano di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

Ia membandingkan kebutuhan tersebut dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) yang bahkan membutuhkan hingga 11 ribu personel, berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Menurutnya, peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, terutama dengan semakin luasnya cakupan layanan di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Selain penambahan personel, Rano juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Satpol PP, termasuk penyediaan fasilitas markas komando (mako) yang dinilai belum memadai.

“Satpol PP ini pelaksana undang-undang dalam penertiban. Mereka punya armada besar, personel juga banyak. Tapi kalau tidak punya mako, itu aneh,” tegasnya.

Ia juga menyinggung tingginya beban kerja anggota Satpol PP yang harus bertugas selama 24 jam dengan sistem sif. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan personel.

“Bukan berarti kerjanya berlebihan, tapi memang kerjanya ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Rano, akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebutuhan tersebut, termasuk mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan penguatan Satpol PP tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tertib dan aman.