JAKARTA, ICONONLINE.ID – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dinilai mulai menunjukkan arah yang semakin tegas. Jabatan tinggi, seragam, maupun kedekatan dengan kekuasaan disebut tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun dari proses penegakan hukum.
Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam memberikan dukungan politik kepada aparat penegak hukum untuk mengusut perkara-perkara korupsi berskala besar yang selama ini dinilai sulit disentuh.
Menurut Antony, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pernyataan atau komitmen politik, tetapi harus dibuktikan dengan langkah nyata, termasuk membongkar jaringan korupsi dan menindak pihak-pihak yang diduga merugikan keuangan negara.
“Rakyat sudah terlalu sering disuguhi slogan pemberantasan korupsi. Sekarang masyarakat ingin melihat siapa yang benar-benar berani membongkar permainan besar, bukan hanya menangkap pelaku kecil. Dalam hal ini, komitmen Presiden Prabowo patut diapresiasi,” ujar Antony dalam keterangannya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan kebocoran anggaran negara harus diberantas di semua tingkatan tanpa kompromi. Meski demikian, Presiden juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi keadilan dan menghindari kesalahan dalam penetapan seseorang sebagai pelaku.
Antony menilai salah satu ujian terbesar komitmen tersebut adalah keberanian negara dalam memproses dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum.
Ia menegaskan, setiap proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
“Kasus yang melibatkan pejabat tinggi menjadi alarm keras bahwa kekuasaan tidak boleh berubah menjadi benteng perlindungan. Negara harus membuktikan bahwa hukum benar-benar tidak mengenal kasta,” tegasnya.
.png)