BOGOR, ICONONLINE.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Proses Bisnis (Probis) Statistik Sektoral yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Lorin Hotel, Babakan Madang, Senin (27/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola data yang akurat, terintegrasi, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Rakor diikuti para pengelola data sektoral dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak lagi dapat disusun berdasarkan asumsi, melainkan harus berpijak pada data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Suatu kebijakan hanya dapat lahir dari data yang akurat. Apabila data yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas data menjadi pondasi utama dalam pembangunan daerah," ujar Bambang.
Menurutnya, setiap perangkat daerah menghasilkan data sektoral yang berbeda sesuai tugas dan fungsinya. Namun seluruh data tersebut harus terintegrasi dalam satu sistem agar dapat dimanfaatkan pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai Wali Data, Diskominfo Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola data berjalan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Meski demikian, keberhasilan implementasi program tersebut membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.
"Data bukan milik satu perangkat daerah, tetapi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dimanfaatkan bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Bambang juga berharap para narasumber dapat membagikan pengalaman serta praktik terbaik dalam pengelolaan statistik sektoral sehingga proses bisnis statistik di Kabupaten Bogor semakin selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
.png)