Bogor, ICONONLINE.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi pelaksanaan ground check terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) non aktif.
Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan ketepatan sasaran data penerima bantuan, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Upaya ini sejalan dengan komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa ground check menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan data sosial, termasuk dinamika kesejahteraan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
“Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menekankan pentingnya verifikasi lapangan dalam meningkatkan kualitas data berbasis kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMD, hingga pendamping sosial di lapangan.
.png)