Jakarta — ICONONLINE.ID
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyesalkan aksi pembubaran kegiatan diskusi yang terjadi di lingkungan kampus. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan karakter dan tradisi akademik yang selama ini melekat pada dunia kemahasiswaan.
Iwan menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya disikapi melalui dialog, argumentasi, dan pertukaran gagasan, bukan dengan tindakan yang mengarah pada intimidasi maupun pembungkaman ruang diskusi.
“Memaksakan pendapat, merasa paling benar, dan bertindak anarkis bukanlah sifat seorang mahasiswa. Kampus adalah ruang intelektual yang dibangun di atas kebebasan berpikir dan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab,” kata Iwan Setiawan.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang dituntut mengedepankan rasionalitas dalam menyikapi setiap perbedaan. Karena itu, setiap gagasan yang dianggap keliru seharusnya dilawan dengan gagasan yang lebih kuat, bukan dengan upaya membungkam pihak lain.
“Mahasiswa itu mengedepankan intelektualitas, rasionalitas, dan nilai-nilai demokrasi. Jika ada pandangan yang tidak disetujui, maka jawabannya adalah diskusi, debat, dan argumentasi yang sehat, bukan tindakan yang menghalangi kebebasan akademik,” ujarnya.
Iwan juga mengingatkan bahwa tradisi intelektual di kampus harus tetap dijaga sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi. Ruang akademik yang terbuka akan melahirkan budaya berpikir kritis dan memperkuat kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang dialog. Justru dalam perbedaan itulah mahasiswa belajar menghargai demokrasi, menguji gagasan, dan mencari kebenaran secara ilmiah,” pungkasnya.
.png)