JAKARTA, ICONONLINE.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) sekaligus mendorong penguatan kolaborasi antara LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA dalam menyambut penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama TVRI, RRI, dan ANTARA dengan agenda Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dalam forum tersebut, Evita mengaku belum melihat promosi yang masif dari lembaga penyiaran publik terkait momentum internasional tersebut. Padahal, menurutnya, ajang sebesar Piala Dunia seharusnya menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat keterlibatan publik sekaligus menunjukkan peran nyata media publik nasional.

“Saya belum banyak melihat kerja sama ANTARA, TVRI, dan RRI dalam mempromosikan Piala Dunia. Saya aktif di media sosial, tetapi belum melihat isu ini muncul menjadi pembahasan yang luas. Padahal waktunya sudah semakin dekat,” ujar Evita.

Ia menilai kolaborasi yang selama ini dilaporkan oleh masing-masing lembaga belum terlihat dampak dan output yang nyata di ruang publik. Menurutnya, keberadaan studio bersama maupun fasilitas kerja kolaboratif harus diterjemahkan menjadi program dan kampanye yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita sering membahas pentingnya kolaborasi TVRI, RRI, dan ANTARA. Saya ingin mengetahui hasil konkret dari kerja sama tersebut,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Selain menyoroti aspek promosi dan sinergi media publik, Evita juga mempertanyakan capaian serapan anggaran RRI yang hingga Semester I Tahun 2026 tercatat baru mencapai 40,16 persen.

Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi perhatian serius karena masih terdapat kebutuhan program dan dukungan penyiaran untuk berbagai agenda nasional maupun internasional.

Evita menilai optimalisasi anggaran menjadi faktor penting agar lembaga penyiaran publik mampu menjalankan fungsi informasi, edukasi, dan pelayanan publik secara maksimal.