BOGOR, ICONONLINE.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Bogor yang berlangsung di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas inisiasi penyelenggaraan workshop sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bogor.
“Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik pelaksanaan workshop ini. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita berharap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 6,1 juta jiwa, menjadikannya daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat desa, harus terus diperkuat.
Menurutnya, pengelolaan keuangan desa yang saat ini mencapai sekitar Rp1,6 triliun dalam APBDes harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan regulasi.
“Tata kelola yang baik harus menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi warga,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ajat juga memaparkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2025 di bidang pemerintahan desa. Salah satunya adalah penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada Desa Ciomas Rahayu atas capaian kematangan pengadaan tingkat nasional.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor juga menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas kecepatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa.
.png)