BOGOR, ICONONLINE.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama IPB University menjajaki kerja sama strategis dalam penyelenggaraan program beasiswa Strata Dua (S2) bagi wartawan Indonesia. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Ruang GSC 1, Gedung GSC, Kampus IPB University Baranangsiang, Kota Bogor, Selasa (2/6/2026).
Delegasi PWI Pusat dipimpin langsung Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto, Anggota Dewan Pakar Yulian Warman, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Sarwani, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah, Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Jufri Al Katiri, Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho, serta Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi.
Kedatangan rombongan PWI disambut Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University Prof. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc., didampingi Dr. Perdinan selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerja Sama dan Pengembangan, Fatmasari Siregar, S.P., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Humas, Kerja Sama dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Rudi Irawan selaku Kepala Bagian Tata Usaha, serta Nana Yuana sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, SDM dan Umum.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia wartawan melalui akses pendidikan pascasarjana di IPB University.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, program beasiswa bagi wartawan perlu dirancang secara matang melalui pembahasan teknis yang komprehensif agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi insan pers.
“Kerja sama ini sangat baik untuk mengembangkan keilmuan dan kapasitas wartawan. Namun perlu ada rapat teknis lanjutan yang lebih mendalam agar seluruh mekanisme dapat disusun dengan baik dan menghindari berbagai kendala yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujar Akhmad Munir.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama wartawan dalam melanjutkan pendidikan adalah tingginya aktivitas profesi dan keterbatasan finansial. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan yang fleksibel dan realistis.
“Ke depan perlu dibahas berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan sinergi dengan program LPDP, skema pembiayaan parsial, bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), maupun bentuk dukungan pendidikan lainnya yang memungkinkan wartawan tetap dapat menempuh pendidikan tanpa mengganggu tugas jurnalistiknya,” katanya.
Menurut Akhmad Munir, tujuan utama program ini adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi wartawan di seluruh Indonesia.
.png)